Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalimantan Barat : Selamatkan Mimpi Anak Perbatasan!!
Pendidikan menjadi faktor penting yang menunjang
kemajuan suatu negara. Tapi, apakah pendidikan sudah mendapat perhatian
khusus oleh pemerintah? Aku berani mengatakan “BELUM”, masih banyak
pekerjaan rumah baik pemerintah pusat dan daerah yang tak sesuai
harapan. Lihat saja Ujian Nasional, yang semakin mendatangkan banyak
permasalahan dari kebijakan, sistem hingga teknis pelaksanaan,
pro-kontra kurikulum Pendidikan 2013, hingga tak meratanya anggaran
pendidikan dan penyalahgunaan.
Namun, yang tak kalah penting
untuk diperjuangkan adalah nasib pendidikan anak negeri di perbatasan
Kalbar, Kaltim, Kaltara, NTT dan Papua. Perbatasan adalah
garda terdepan NKRI, malu dan miris dengan negara tetangga jika
membiarkan generasi perbatasan berjuang dalam nasib yang kurang
beruntung. Maka amat penting untuk menjadikan daerah perbatasan di
Indonesia, sebagai beranda depan bukannya halaman belakang. Terlebih
wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Entikong, Kalimantan
Barat.
Sebagai anak Indonesia dan
tinggal satu rumpun di Kalimantan Barat, maka Aku ingin memperjuangkan
nasib, mimpi dan cita-cita saudara kita disana. Sungguh miris,
karena hidup di daerah perbatasan merupakan kehidupan yang jauh lebih
sulit dari yang dapat Aku bayangkan. Dengan pola hidup yang keras,
mereka sudah terdidik menjadi pribadi yang tekun. Jika hendak merasakan keadaan sekolah di sana, kita dapat mengingat kembali film garapan aktris Marcella Zalianty “Cerita dari Tapal Batas” yang membuat kita tersadar bahwa pemerataan, dan layanan pendidikan di negeri ini belum tersebar secara merata.
Lantas apa penyebabnya, ada beberapa hal mendasar yang dapat di jadikan alasan :
1. Kurangnya Perhatian Pemerintah
Daerah perbatasan seolah merasa di
“anak tirikan” dan juga terlupakan oleh pemerintah. Sebab
sekolah-sekolah di daerah perkotaan lebih sering mendapat perhatian di
banding mereka. Pelajar SD-SMA mayoritas mereka memilih bersekolah di
Malaysia dan lulusan SMA di perbatasan juga berkuliah disana karena
mendapatkan sertifikat live skill yang mereka gunakan untuk
bekerja di Malaysia dan pasti upah yang menjanjikan. Bayangkan saja jika
suatu hari kelak Malaysia mengaku bahwa daerah perbatasan di Kalimantan
adalah milik mereka dengan alasan warganya menetap di sana dan
masyarakat daerah perbatasan Kalimantan perlahan-lahan di ajak untuk
menjadi warga negara Malaysia demi pendidikan yang layak bahkan demi
sesuap nasi.
2. Upah Tenaga Pendidik yang Tidak Pantas
Jumlah, kualitas dan
kesejahteraan tenaga pendidik di perbatasan juga kurang diperhatikan
oleh pemerintah. Masih ada anngota TNI yang menjadi tenaga pendidik,
karena letak daerah perbatasan jauh dari kota, kerasnya medan menuju
daerah di perbatasan dan kesejahteraan guru yang rendah. Sehingga guru
enggan untuk bertugas dan ditugaskan di perbatasan. Pemerintah
mengatakan “Gaji guru di perbatasan akan sama dengan gaji PNS yang
berkisar 2,4 juta.” Tak sadarkah bahwa tugas yang di emban guru
pedalaman lebih berat dari PNS di kota. Perjalanan dari rumah tempat
mereka tinggal ke sekolah pun berkilo-kilo jauhnya. Ada yang harus
membayar ratusan ribu rupiah untuk mengambil gaji mereka di kota dengan
menggunakan perahu. Wajar apabila pengajar di pedalaman mendapat
fasilitas dan gaji yang lebih dibanding guru-guru yang lain bahkan
bagiku merupakan keharusan.
3. Fasilitas yang Tidak Memadahi
Sarana dan prasarana pendidikan di
Indonesia memang tidak layak, banyak sekolah rusak dan fasilitasnya
tidak ada, jarak yang jauh, medan yang rusak dan becek. Malaysia saja
sebagai tetangga dekat dapat memberikan pendidikan yang layak bahkan
terdapat asrama dan fasilitas bagi murid dan juga guru. Anak Indonesia
yang ada di perbatasan lebih memilih untuk sekolah di Malaysia, karena
faktor geografis, jarak yang dekat dengan Malaysia, transportasi yang
murah, mudah dan nyaman, dan kualitas pendidikan di Malaysia yang jauh
lebih baik. Kalau Aku yang tinggal di daerah perbatasan sana, mungkin
sudah jauh-jauh hari Aku meninggalkan Indonesia. Bukan karena tidak
mencintai bangsa, namun rasa Nasionalisme perlahan-lahan hilang akibat
tuntunan pendidikan yang harus di capai dan lebih mendasar lagi demi
sesuap nasi dan harapan hidup di hari esok.
Untuk merealisasikankan
pembangunan Pendidikan secara fisik dan mental kepada generasi di
perbatasan. Solusi kongkrit yang Aku tawarkan kepada Pemerintah provinsi
sebagai pemegang otoritas kekuasaan dan wewenang, melalui Bapak Alexsius Akim Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar agar mengusahakan hal-hal sebagai berikut :
1) Melakukan
sinergi percepatan pembangunan (MP3EI) dengan menambah dan memperbaiki
infastruktur jalan, jembatan, listrik, komunikasi dan alat transportasi
di perbatasan.
2) Membuat
program percepatan pembangunan pendidikan dengan menambah dan
memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang lebih berkualitas dari
SD-SMA seperti bangunan sekolah, perpustakaan, internet, fasilitas
tolilet, kantin, taman belajar dan taman bermain.
3) Tidak menjadikan Ujian Nasional sebagai bentuk ujian kelulusan sebelum pemerataan pendidikan dilakukan di perbatasan.
4) Mengirimkan
1000 tenaga pendidik terampil (min S1) untuk menjadi guru dan menjamin
kesejahteraannya. Misalnya dengan gaji yang lebih tinggi, transportasi
gratis atau rumah dinas. Selain itu juga tenaga sosial dan tenaga kesehatan amat penting untuk dikirimkan.
5) Mengirimkan
para volunteers, para mahasisiwa, instansi pemerintahan, instansi
pendidikan dan sebagainya untuk study banding, study tour, study
lapangan, KKN dan sebagainya, sebagai bagian dari mempromosikan wisata
ke wilayah perbatasan yang kaya sumber daya alam dan eksotis itu.
6) Dan yang
terpenting, memberikan pendidikan untuk generasi perbatasan, mengenai
arti pentingnya Indonesia sebagai negara kepulauan nusantara,
menumbuhkan rasa nasionalisme yang kuat, wawasan kebangsaan dan cinta
tanah airnya.
"Generasi perbatasan ibarat
ujung tombak Indonesia. Generasi dimana nasionalisme mereka setiap hari
menjadi pertaruhan. Iming-iming negara tetangga yang selalu iri dengan
luasnya wilayah Indonesia adalah ancaman paling serius bagi mereka
pribadi dan pemerintah Indonesia di Jakarta. Jika pemerintah tidak
serius memperhatikan pendidikan anak-anak yang masih belum paham tanah
kelahirannya dan nasionalismenya berakibat fatal di masa mendatang.
Jalur pendidikan adalah medium paling tepat untuk mengantisipasi semua
kekhawatiran itu."
"Petisi ini
merupakan bagian dari proses seleksi tahap 2 sebagai perwakilan provinsi
Kalimantan Barat di Parlemen Muda Indonesia 2014."






0 komentar:
Posting Komentar